Mekanisme pembiayaan Kartu Jakarta Sehat masih menyisakan pertanyaan.
Sebagian pihak mengkhawatirkan Pemerintah Provinsi DKI kerepotan
menutup klaim rumah sakit. Sementara itu, sistem klaim program layanan
sebelumnya menghambat operasional rumah sakit.
”Selama tahun
2012, utang Pemprov DKI untuk biaya pelayanan kesehatan warga di RSUD
Pasar Rebo mencapai Rp 5,5 miliar. Padahal, sebagai badan layanan umum
(BLU), kami sangat membutuhkan dana segar untuk membiayai pelayanan
kesehatan di rumah sakit,” tutur Deddy Suryadi, Humas RSUD Pasar Rebo,
Senin (12/11/12), di Jakarta.
Dia meminta agar pola klaim rumah
sakit meniru sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dari
Kementerian Kesehatan. Sistem klaim Jamkesmas cukup terkontrol lewat
jaringan internet yang saling terhubung. Setiap pengeluaran rumah sakit
dapat dilaporkan segera. Setiap sebulan sekali, klaim yang diajukan
rumah sakit pun dapat langsung dicairkan.
Agar persoalan klaim
tidak terulang, dia meminta ada sinergi Kartu Jakarta Sehat (KJS)
dengan program pelayanan kesehatan yang sudah ada. Program yang
dimaksud adalah warga yang menggunakan kartu Keluarga Miskin (Gakin)
dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Sinergi program ini penting
artinya agar klaim pembiayaan kesehatan bisa dicairkan setiap sebulan
sekali.
Direktur Utama RS Cipto Mangunkusumo Akmal Taher
menyambut baik peluncuran KJS dari Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia,
kartu ini membantu pihak rumah sakit memverifikasi pasien sehingga
mempercepat proses pelayanan.
Jamin tidak masalah
Gubernur
DKI Jakarta Joko Widodo menjamin tidak akan ada masalah dengan program
KJS. Mengenai klaim rumah sakit yang belum terbayar, Pemprov DKI
segera melunasinya. Dia memastikan peserta program Jamkesda akan
menjadi peserta KJS. "Sementara ini masih transisi, berikutnya segera
ada perbaikan pendataan," katanya.
Menurut Jokowi, program ini diperkirakan dapat menjangkau 4,5 juta warga DKI yang belum memiliki proteksi kesehatan.
”Kami
bisa bantu sampai pengobatan kemoterapi. Namun, kami tidak menanggung
biaya warga yang ingin membeli alat bantu pendengaran dan kacamata,”
katanya.
Dalam rangka sosialisasi kepada warga, kemarin Jokowi
membagikan langsung KJS kepada warga. Pembagian dilakukan di Marunda
(Jakarta Utara), Tanah Tinggi (Jakarta Pusat), serta Bukit Duri dan
Manggarai (Jakarta Selatan). Jokowi mendatangi rumah warga secara acak
kemudian mengajak dialog sebentar.
Di Marunda, Jokowi menjelaskan
cara menggunakan kartu tersebut. ”Bapak, Ibu, bisa bawa kartu ini ke
puskesmas. Kalau sakitnya parah, bawa ke rumah sakit. Jika tak dilayani
dengan baik, sampaikan nanti akan dilaporkan ke Gubernur,” ujarnya.
Jokowi
menambahkan, KJS memuat riwayat kesehatan pemegangnya. Selain itu,
kartu juga merekam sistem pembayaran yang terintegrasi dengan Dinas
Kesehatan DKI Jakarta. Dengan demikian, pengawasannya lebih mudah.
Sebanyak
985 KJS telah dibagikan kepada warga Kelurahan Marunda dan Kelurahan
Pademangan Timur. Namun, sejumlah warga mengaku belum tahu prosedur
mendapatkan kartu itu.
”Sudah dengar, tetapi belum tahu ke mana
mengurusnya. Ini juga sedang mengurus surat keterangan tidak mampu untuk
berobat ke rumah sakit,” kata Masdiyah (20), warga Marunda.
KJS
digulirkan tahun ini menggunakan sisa anggaran tahun 2012 senilai Rp
800 miliar. Adapun tahun 2013, dana program KJS disediakan sekitar Rp 1
triliun. ”Kartu Jakarta Sehat ini intinya melanjutkan program
JPK/Gakin yang sudah berjalan, hanya nama dan mekanismenya yang
berbeda,” kata anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali.
Ashraf
menambahkan, ada tambahan dana Rp 300 miliar dari APBD Perubahan untuk
membayar tunggakan tagihan ke rumah sakit. Jadi, total biaya untuk KJS
mencapai Rp 1,1 triliun untuk tahun 2012.
Dana itu untuk biaya
pengobatan warga DKI Jakarta yang rentan dan tidak mampu. Sebanyak
3.000 kartu sudah didistribusikan kepada warga pada tahap pertama.
Tahun 2013, sasaran KJS 4,7 juta orang.
Sumber : kompas.com
